Rabu, 31 Oktober 2012



EKONOMI KOPERASI


1. Bagaimana pendapat anda untuk memajukan koperasi?

·         Langkah yg akan saya ambil untuk memajukan koperasi yaitu :
1. Memperbaiki koperasi secara menyeluruh
       Menuru saya Kementerian Koperasi dan UKM perlu menyiapkan blue print pengelolaan koperasi secara efektif. Blue print koperasi ini nantinya diharapkan akan menjadi panduan bagi seluruh koperasi Indonesia dalam menjalankan kegiatan operasinya secara profesional, efektif dan efisien.

2.  Meningkatkan daya jual koperasi dan melakukan sarana promosi
Salah satu langkah agar sebuah koperasi terlihat lebih  menarik supaya masyarakat tertarik ntuk membeli di koperasi  tersebut mungkin dengan cara mengecat dinding koperasi dengan warna-warna yang indah, menyediakan AC,  ruangan tertata dengan rapi dan menyediakan pelayanan yang baik

3. Merekrut  anggota yg berkompeten
Disatu sisi koperasi  harus terlihat lebih menarik dari badan usaha lainnya. Dimulai dari keanggotaan koperasi itu sendiri, pertama saya akan merekrut anggota yang berkompeten dalam bidangnya. Tidak hanya orang yang sekedar mau menjadi anggota melainkan orang-orang yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan dan pengembangan koperasi.

4. Merubah kebijakan pelembagaan koperasi
Dalam kebijakan pelembagaan koperasi dilakukan degan pola penitipan, yaitu dengan menitipkan koperasi pada dua kekuatan ekonomi lainnya. Oleh sebab itu diperlukan sikap untuk merubah kebijakan tersebut agar koperasi dapat tumbuh layaknya sebuah organisasi ekonomi yang kreatif, mandiri, dan independen.



5.  Membenahi kondisi internal koperasi
Penyimpangan-penyimpangan yang rawan dilakukan adalah pemanfaatan kepentingan koperasi untuk kepentingan pribadi, penyimpangan pengelolaan dana, maupun praktik-praktik KKN. Maka dari itu praktik-praktik operasional yang tidak tidak efisien, mengandung kelemahan perlu dibenahi.




2. Jelaskan maksud dari sokogorunya perekonomian!

Dalam pasal 33 UUD 1945 menurut Moh. Hattta, koperasi dijadikan sebagai sokuguru perekonomian nasional dikarena kan :
1. Koperasi mendidik sikap self-helping.
2. Koperasi mempunyai sifat kemasyarakatan, dimana kepentingan masyarakat harus lebih  diutamakan daripada kepentingan diri atau golongan sendiri.
3. Koperasi digali dan dikembangkan dari budaya asli bangsa Indonesia.
4. Koperasi menentang segala paham yang berbau individualism dan kapitalisme.

Dalam era globalisasi koperasi masih tetap dipandang sebagai sokoguru perekonomian nasional karena tidak terlepas dari jati diri koperasi itu sendiri yang dalam gerakan dan cara kerjanya selalu mengandung unsur-unsur yang terdapat dalam asas-asas pembangunan nasional.






Nama            : Diana Tri Widyanti
NPM             : 29211322
Kelas             : 2EB23

Sabtu, 23 Juni 2012


Perdagangan elektronik (e-commerce)

Perdagangan elektronik atau e-commerce( Electronic commerce) adalah penyebaran, pembelian, penjualan,pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisiwww, atau jaringan komputer lainnya. E-dagang dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.
Industri teknologi informasi melihat kegiatan e-dagang ini sebagai aplikasi dan penerapan dari e-bisnis (e-business) yang berkaitan dengan transaksi komersial, seperti: transfer dana secara elektronik, SCM (supply chain management), e-pemasaran (e-marketing), atau pemasaran online (online marketing), pemrosesan transaksi online (online transaction processing), pertukaran data elektronik (electronic data interchange /EDI), dll.
E-dagang atau e-commerce merupakan bagian dari e-business, di mana cakupan e-business lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan dll. Selain teknologi jaringan www, e-dagang juga memerlukan teknologi basisdata atau pangkalan data (databases), e-surat atau surat elektronik (e-mail), dan bentuk teknologi non komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang, dan alat pembayaran untuk e-dagang ini.
E-dagang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 pada saat pertama kali banner-elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan di suatu halaman-web (website). Menurut Riset Forrester, perdagangan elektronik menghasilkan penjualan seharga AS$12,2 milyar pada 2003. Menurut laporan yang lain pada bulan oktober 2006 yang lalu, pendapatan ritel online yang bersifat non-travel di Amerika Serikat diramalkan akan mencapai seperempat trilyun dolar US pada tahun 2011.
Description: По-запросу.jpg

 

 

Faktor kunci sukses dalam e-commerce

Dalam banyak kasus, sebuah perusahaan e-commerce bisa bertahan tidak hanya mengandalkan kekuatan produk saja, tapi dengan adanya tim manajemen yang handal, pengiriman yang tepat waktu, pelayanan yang bagus, struktur organisasi bisnis yang baik, jaringan infrastruktur dan keamanan, desain situs web yang bagus, beberapa faktor yang termasuk:
1.     Menyediakan harga kompetitif
2.     Menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat, dan ramah.
3.     Menyediakan informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas.
4.     Menyediakan banyak bonus seperti kupon, penawaran istimewa, dan diskon.
5.     Memberikan perhatian khusus seperti usulan pembelian.
6.     Menyediakan rasa komunitas untuk berdiskusi, masukan dari pelanggan, dan lain-lain.
7.     Mempermudah kegiatan perdagangan

Masalah e-commerce

1.     Penipuan dengan cara pencurian identitas dan membohongi pelanggan.
2.     Hukum yang kurang berkembang dalam bidang e-commerce ini.
3.      

Aplikasi bisnis

Beberapa aplikasi umum yang berhubungan dengan e-commerce adalah:
§  E-mail dan Messaging
§  Content Management Systems
§  Dokumen, spreadsheet, database
§  Akunting dan sistem keuangan
§  Informasi pengiriman dan pemesanan
§  Pelaporan informasi dari klien dan enterprise
§  Sistem pembayaran domestik dan internasional
§  Newsgroup
§  On-line Shopping
§  Conferencing
§  Online Banking/internet Banking
§  Product Digital/Non Digital



Perusahaan Terkenal 

Perusahaan yang terkenal dalam bidang ini antara lain: eBay, Amazon.com, dan PayPal.




Referensi :
§  Chaudhury, Abijit & Jean-Pierre Kuilboer (2002), e-Business and e-Commerce Infrastructure, McGraw-Hill, ISBN 0-07-247875-6
§  Seybold, Pat (2001), Customers.com, Crown Business Books (Random House), ISBN 0-609-60772-3

NAMA : DIANA TRI WIDYANTI
KELAS : 1EB24
NPM     : 29211322


















Sabtu, 05 Mei 2012



              Angkatan Kerja dan Pengangguran


Angkatan kerja adalah orang yang berusia lebih dari 15 tahun yang sedang mencari pekerjaan, atau sudah bekerja dan belum mendapatkan pekerjaan.
Sedangkan tenaga kerja adalah masyarakat atau penduduk yang siap untuk bekerja dilihat dari segi usia, kemampuannya. Dalam tenanga kerja sensus penduduk membagi 2 kelompok dalam hal ketenagakerjaan :
 1.   Penduduk yeng termasuk angkatan kerja,
 2.  Penduduk yang tidak termasuk dalam angkatan kerja/bukan   angkatan kerja.
Beberapa kelompok yang bukan angkatan kerja seperti :
 1.   Golongan yang mengurus rumah tangga
 2.  Golongan yang bersekolah
3. Golangan penerima pendapatan tidak tetap


pengangguran adalah orang yang masuk dala angkatan kerja  berusia 15-60 tahun yang sedang mencari pekerjaan atau tidak melakukan kegiatan pekerjaan. Terlebih dahulu kita lihat contoh jumlah grafik pengangguran di Indonesia

Contoh jumlah grafik pengangguran di Indonesia
Description: https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi78zx488fiLqnAPP6TwQsKFGi-dyyaHZMLKoSqZZLo2_4uV51NF6excMwhKua_bj6gTARCw9zwpbJNV4XvI-hxbeVzodBjeki3-5ZsG5TpOJ6E6kTwvAFhKx4nC02P2onIxGcj_JtTbiM/s1600/images+grafik+pengangguran+di+indonesia.jpg


Didalam pengangguran terdapat 2 kelompok yaitu pengagguran menurut lama waktu kerja dan pengangguran menurut penyebab.
Dalam pengguran menurut lama waktu kerja terbagi menjadi 3 kelompok :
1.  Pengangguran terbuka adalah seorang tenaga kerja yang benar-benar tidak bekerja atau sedang dalam mencari pekerjaan
2.  Setengah menganggur adalah tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35jam perminggu
3.  Penagguran terselubung adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimum karena tidak memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki.

Jenis pengangguran menurut penyebabnya, ada 4 yaitu :
1.        Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan permintaan terhadap tenaga kerja yang sifatnya berkala
2.  Pengagguran friksional adalah pengagguran yang terjdi akibat pergesaran tenaga kerja atau pergantian tenaga kerja
3.  Pengagguran struktural adalah pengangguran yang terjadi akibat ketidakcocokan antara keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan dengan penyedian tenaga kerja yang tersedia.
4.  Penagguran siklikal adalah pengangguran yang terjadi akibat naik turunya aktifitas dalam perekonomian suatu negara.

Karena maraknya pengangguran di Indonesia berikut cara untuk mengatasi pengangguran adalah sbagai berikut :
1.        Memperluas kesempatan kerja
2.       Wiraswata
3.       Program pendidikan dan pelatihan kerja
4.       Pengiriman tenaga kerja ke luar negri
5.       Penyedian informasi tentang kebutuhan tenaga kerja
6.       Meningkatkan mobalitas tenaga kerja dan modal
7.       Pengelolaan permintaan masyarakat.


                

Nama : Diana Ti Widyanti
Kelas  : 1EB24
NPM  : 29211322





Senin, 16 April 2012

Kenaikan Harga BBM

Kenaikan BBM
                Munculnya isu kenaikan BBM  yang belakangan ini ramai diperbincangakan, mengakibatkan hamper seluruh penjuru daerah mengadakan demo besar-besaran yg sebagian besar merupakan mahasiswa. Dampak dari isu kenaikan harga BBM mengakibatkan kerusuhan hampir di sudut kota Jakarta dan terlebih lagi mengakinatkan korban-korban berjatuhan. Namun akibat tindakan para pendemo yg anarkis menyebabkan pengunduran kenaikan harga kenaikan BBM.  Menurut saya tindakan pemerintah dalam pengunduran kenaikan harga BBM menjadi 6 bulan kedepan sangat lah tepat, karena apabila harga BBM tetep naik entah apa yg akan terjadi pada Negara kita akibat aksi-aksi pendemo yg sangat anarkis. Terleih lagi akan banyak barang-barang kebutuhan masyarakat yg akan melonjak naik akibat dampak dr kenaikan harga BBM. Namun ada baiknya pemerintah bersikap bijaksan dalam pengambilan kepurusan bukan karena hanya keuntungan untuk partai mereka semata agra mendapat dukungan dari masyarakat.

Nama : Diana Tri Widyanti
Kelas : 1EB24
NPM : 29211322 

Perejonomian Indonesia

1.  Kebijakan selama

a.    Periode 1966-1969
KEBIJAKAN PEMERINTAH TAHUN 1966 - 1969
Rencana : pembangunan nasional semesta berencana (PNSB) 1961-1969.
 “Manfesto Politik 1960” untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dengan azas ekonomi terpimpin.

Faktor yang menghambat/ kelemahannya antara lain :
1)      Rencana ini tidak mengikuti kaidah-kaidah ekonomi yang lazim.
2)      Defisit anggaran yang terus meningkat yang mengakibatkan hyper inflasi.
3)     Kondisi ekonomi dan politik saat itu: dari dunia luar (Barat) Indonesia sudah di asingkan karena sikapnya yang konfrontatif. Sementara di dalam negeri pemerintah selalu mendapat omongan dari golongan kekuatan politik “kontra-revolusi”
Beberapa kebijaksanaan ekonomi – keuangan:
1)      Dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1/M/61 tanggal 6 Januari 1961: Bank Indonesia dilarang menerbitkan laporan keuangan/ statistik keuangan, termasuk analisis dan perkembangan perekonomian Indonesia.
2)      Pada tanggal 28 Maret 1963 Presiden Soekarno memproklamirkan berlakunya Deklarasi Ekonomi dan pada tanggal 22 Mei 1963 pemerintah menetapkan berbagai peraturan negara di bidang perdaagangan dan kepegawaian.
3)      Pokok perhatian diberikan pada aspek perbankan, namun nampaknya perhatian ini diberikan dalam rangka penguasaan wewenang mengelola moneter di tangan penguasa. Hal ini nampak dengan adanya dualisme dalam mengelola moneter. (Suroso, 1994).

MASA STABILISASI DAN REHABILITASI (1966 – 1968)

Masalah yang dihadapi
Menanggapi masalah ekonomi yang kini dengan tajam disoroti oleh MPRS, maka Prof. Dr. Widjojo Nitisastro dalam percakapan dengan wartawan Kompas menyatakan, bahwa sumber pokok kemerosotan ekonomi ialah penyelewenangan pelaksanaan UUD 1945. sebagai misal pasal 33 yang selama beberapa tahun ini dengan sengaja atau tidak telah didesak oleh landasan-landasan ideal yang lain. Demikian pula realisasi Pancasila dalam bidang ekonomi sering dilupakan. Misalnya sila Kedaulatan Rakyat tercermin dalam pasal 23 yang mengatur anggaran belanja negara (Kompas, 29 Juni 1966, Penyunting Redaksi Ekonomi Harian Kompas, 1982).
periode stabilisasi dan rehabilitasi sesuai dengan masalah pokok yang dihadapi, yaitu:
a)         Meningkatnya inflasi yang mencapai 650% pada tahun 1965
b)        Turunnya produksi nasional di semua sector
c)       Adanya dualisme pengawas dan pembinaan perbankan. Dualisme ini muncul dari struktur organisasi perbankan yang meletakkan Deputy Menteri bank Sentral dan Deputy Menteri Urusan Penertiban bank dan Modal Swasta berada di bawah Menteri Keuangan. (Suroso, 1994).







Rencana dan Kebijaksanaan Ekonomi

Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang : Pembaharuan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan dan pembangunan, tertanggal 5 Juli 1966, antara lain menetapkan :


(1)           Program stabilisasi dan rehabilitasi : 1966 – 1968 (jangka pendek)
·         Skala Prioritasnya
a)      Pengendalian inflasi
b)       Pencukupan kebutuhan pangan
c)       Rehabilitasi prasarana ekonomi
d)      Peningkatan kegiatan ekspor
e)      Pencukupan kebutuhan sandang
·         Komponen Rencananya
a)      Rencana fisik dengan sasaran utama :
1.      Pemulihan dan peningkatan kapasitas produksi (pangan, ekspor dan sandang)
2.      Pemulihan dan peningkatan prasrana ekonomi yang menunjang bidang-bidang tersebut.
b)      Rencana Moneter  dengan sasaran utama :
1.      Terjaminnya pembiayaan rupiah dan devisa bagi pelaksanaan rencana fisik
2.      Pengendalian inflasi pada tingkat harga yang relatif stabil sesuai dengan daya beli rakyat.

·         Tindakan dan Kebijaksanaan Pemerintah
a)       Tindakan pemerintah “banting stir” dari ekonomi komando ke ekonomi bebas demokratis; dari ekonomi tertutup ke ekonomi terbuka; dari anggaran defisit ke anggaran berimbang. (Mubyarto, 1988).
b)      Serangkaian kebijaksanaan Oktober 1966, Pebruari 1967 dan Juli 1967 antara lain :
1.      Kebijaksanaan kredit yang lebih selektif (penentuan jumlah, arah, suku bunga)
2.      Menseimbangkan/ menurunkann defisit APBN
3.      Mengesahkan / memberlakukan undang – undang :
a)      UU Pokok Perbankan No.14/ 1967
b)      UU Perkoperasian No. 12/ 1967
c)      UU Bank Sentral No. 13/ 1968
d)       UU PMA tahun 1967 dan PMDN tahun 1968
e)      Membuka Bursa Valas di Jakarta 1967

(2)          Program Pembangunan dimulai tahun 1969/ 1970 jangka panjang)
Ø  Skala Prioritasnya
1.      Bidang pertanian
2.      Bidang prasarana
3.       Bidang industri/ pertambangan dan minyak
Ø  Jangka waktu dan strategi pembangunan
1.      Pembangunann jangka menengah terdiri dari pembangunan Lima Tahun (PELITA) dan dimulai dengan PELITA I sejak tahun 1969/ 1970
2.      Pembangunan Jangka Panjang dimulai dengan pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT – I) selama 25 tahun, terdiri dari :
A.    PELITA I 69 / 70 = 73 / 74
Periode Pelita I Dimulai dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1970, mengenai Penyempurnaan Tata Niaga Bidang Ekspor dan Impor dan Peraturn Agustus 1971, mengenai Devaluasi Mata Uang Rupiah Terhadap Dolar, dengan sasaran pokoknya adalah :
            Kestabilan harga bahan pokok,
            Peningkatan Nilai Ekspor
            Kelancaran Impor
 Penyebaran Barang di Dalam Negeri.
Titik berat pada sektor pertanian dan industri yang menunjang sektor pertanian.
B.     PELITA II 74/75 – 78/79
Kebijaksanaannya mengenai Perkreditan.
-       mendorong para eksportirØ kecil dan menengah,
-       mendorong kemajuan pengusaha kecil atau ekonomi lemah dengan produk Kredit Investasi Kecil (KIK).
Kebijaksanaan Fiskal,
-       Penghapusan pajak ekspor untuk mempertahankanØ daya saing komoditi ekspor di pasar dunia untuk menggalakkan penanaman modal asing dan dalam negeri guna mendorong Investasi Dalam Negeri.  Kebijaksanaan 15 November 1978,
-       Menaikkan hasil produksi nasional,
-   menaikkan daya saing komoditi ekspor yang lemah karena adanya inflasi yang besarnya rata-ratanya 34 % akibatnya kurang dapat bersaing dengan produk sejenis dari Negara lain dan adanya resesi dan krisis dunia pada tahun 1979.
Titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri pengolah bahan mentah menjadi bahan baku.
C.     PELITA III 79/80 – 83/84
-       Paket Januari 1982
Tatacara pelaksanaan Ekspor-Impor dan Lalu lintas devisa. Diterapkan kemudahan dalam hal pajak yang dikenakan terhadap komoditi ekspor, serta kemudahan dalam hal kredit untuk komoditi ekspor.
-       Paket Kebijaksanaan Imbal Beli (Counter Purchase)
Keharusan eksportir maupun importer uar negeri untuk membeli barang-barang Indonesia dalam jumlah yang sama.
-       Kebijaksanaan Devaluasi 1983,
yakni Dengan menurunkan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang dolar dari Rp 625/$ menjadi Rp 970/$ dengan harapan gairah ekspor dapat meningkat sehingga permintaan Negara menjadi lebih banyak dan komoditi impor menjadi lebih mahal karena diperlukan lebih banyak rupiah untuk mendapatkannya.
Titik berat sektor pertanian (swasembada beras) dengan meningkatkan industri pengolah bahan baku menjadi barang jadi
D.    PELITA IV 84/85 – 88/89
-       Kebijaksanaan INPRES No. 4 Tahun 1985, dilatarbelakangi oleh keinginan untuk meningkatkan ekspor non-migas.
-       Paket Kebijaksaan 6 Mei 1986 (PAKEM), dikeluarkan dengan tujuan untuk mendorong sector swasta di bidang ekspor maupun di bidang penanaman modal.
-       Paket Devaluasi 1986, ditempuh karena jatuhnya harga minyak di pasaran dunia yang mengakibatkan penerimaan pemerintah turun. o Paket Kebijaksanaan 25 Oktober 1986, merupakan deregulasi di bidang perdagangan, moneter dan penanaman modal dengan melakukan Penurunan Bea masuk impor untuk komoditi bahan penolong dan bahan baku, proteksi produksi yang lebih efisien, kebijaksanaan penanaman modal.
-       Paket Kebijaksaan 15 Januari 1987, melakukan peningkatan efisiensi, inovasi dan produktivitas beberapa sector indutri dalam rangka meningkatkan ekspor non-migas. o Paket Kebijaksanaan 24 Desember 1987 (PAKDES), melakukan restrukturisasi bidang ekonomi.
-       Paket 27 Oktober 1988, Kebijaksanaan deregulasi untuk menggairahkan pasar modal dan menghimpun dana masyarakat guna biaya pembangunan.
-       Paket Kebijaksanaan 21 November 1988 (PAKNOV), melakukan deregulasi dan debirokratisasi di bidang perdagangan dan hubungan Laut.
-       Paket Kebijaksanaan 20 Desember 1988 (PAKDES), memberikan keleluasaan bagi pasar modal dan perangkatnya untuk melakukan aktivitas yang lebih produktif.
Titik berat pertanian (melanjutkan swasembada pangan) dengan meningkatkan industri penghasil mesin-mesin.
E.     PELITA V 89/90 – 93/94
Sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dengan meningkatkan sektor industri penghasil komoditi ekspor, pengolah hasil pertanian, penghasil mesin-mesin dan industri yang banyakk menyerap tenaga kerja.
PELITA V meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan selanjutnya. (Suroso, 1994). • Periode Pelita V Lebih diarahkan kepada pengawasan, pengendalian dan upaya kondusif guna mempersiapkan proses tinggal landas menuju Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua.

2.  Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan.
• Bentuk:
– Pasif (Tanpa Tindakan) vs Aktif
– Rules vs DiscretionBauran Kebijak
Tujuan Kebijakan Moneter
1. Stabilitas harga
2. Pertumbuhan ekonomi
3. Perluasan kesempatan kerja (high employment)
4. Keseimbangan neraca pembayaran
5. Stabilitas financial markets
6. Stabilitas pasar valuta asing
Kebijakan Moneter Dalam
Perekonomian Terbuka
• Keterbukaan ekonomi akan membawa konsekuensi pada perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi makro dan moneter
• Transaksi perdagangan dan keuangan international -> foreign capital inflows
• External shocks dapat berpengaruh pada ekonomi domestic
3.  Kebijakan Fiskal
      
Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.
Arti dan Tujuan Kebijakan Fiskal
Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, kebijakan fiscal adalah kebjakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran Negara.
Dari semua unsure APBN hanya pembelanjaan Negara atau pengeluaran dan Negara dan pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiscal. Contoh kebijakan fiscal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi,pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran.
Tujuan kebijakan fiscal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran komsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerntah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatn nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).

4.  Kebijaka fiscal moneter di sector luar negri
A. Arti Definisi / Pengertian Kebijakan Moneter (Monetary Policy)
Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan.
Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :
1. Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy
Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang edar
2. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy
Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policu)
Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :
1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.
2. Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.
3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.
4. Himbauan Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.
B. Arti Definisi / Pengertian Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy)
Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.
Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.


5.    Kebijakan subsidi bbm
 Munculnya isu kenaikan BBM  yang belakangan ini ramai diperbincangakan, mengakibatkan hamper seluruh penjuru daerah mengadakan demo besar-besaran yg sebagian besar merupakan mahasiswa. Dampak dari isu kenaikan harga BBM mengakibatkan kerusuhan hampir di sudut kota Jakarta dan terlebih lagi mengakinatkan korban-korban berjatuhan. Namun akibat tindakan para pendemo yg anarkis menyebabkan pengunduran kenaikan harga kenaikan BBM.  Menurut saya tindakan pemerintah dalam pengunduran kenaikan harga BBM menjadi 6 bulan kedepan sangat lah tepat, karena apabila harga BBM tetep naik entah apa yg akan terjadi pada Negara kita akibat aksi-aksi pendemo yg sangat anarkis. Terleih lagi akan banyak barang-barang kebutuhan masyarakat yg akan melonjak naik akibat dampak dr kenaikan harga BBM. Namun ada baiknya pemerintah bersikap bijaksan dalam pengambilan kepurusan bukan karena hanya keuntungan untuk partai mereka semata agra mendapat dukungan dari masyarakat.



Nama : Diana Tri Widyanti
Kelas : 1EB24
NPM : 29211322